Aliansi masyarakat sipil, korban, penyintas dan lembaga pendamping korban
(LRC-KJHAM Semarang, Yayasan Setara Semarang, LBH Semarang, LBH APIK Semarang,
Kelompok Penyintas Sekartaji Semarang, Sammi Institut, PKBI Jawa Tengah, IPPI, ELSA,
Jaringan Perempuan Pembela HAM Jawa Tengah, Jaringan Peduli Perempuan dan Anak Jawa
Tengah)

Pada tanggal 11 Desember 2022, Pemerintah Kota Semarang telah meresmikan kantor UPTD PPA
(Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Semarang di Jl. Dr
Sutomo Nomor 19 A Semarang yang sebelumnya adalah kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
SERUNI. Peresmian ini dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Plt
Walikota Semarang, Kepala DP3A Kota Semarang dan tamu undangan lainnya. Pembentukan
kelembagaan baru di Kota Semarang tersebut telah melukai perasaan korban, para penyintas
korban kekerasan, lembaga pendamping, serta para pendiri dan anggota PPT SERUNI Kota
Semarang. Karena proses pembentukan UPTD PPA tidak melibatkan korban, lembaga
pendamping korban dan lembaga/organisasi anggota PPT SERUNI yang ditetapkan melalui SK
Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim
Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender
“SERUNI” Kota Semarang.


Selain itu pembentukan UPTD PPA Kota Semarang juga dilakukan dengan sangat tergesa-gesa
dan dipaksakan, belum ada kesiapan petugas dengan kualifikasi yang disyaratkan, belum
memiliki standar operasional prosedur layanan, serta melanggar peraturan perundanganundangan. Plt. Walikota Semarang telah membentuk UPTD PPA tanpa dasar hukum berupa
peraturan wali kota. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 12 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
dinyatakan bahwa pembentukan UPTD Kabupaten /Kota harus ditetapkan melalui peraturan
bupati/wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur. Dengan demikian
UPTD PPA yang dibentuk Plt. Walikota Semarang dan diresmikan Menteri PPPA adalah ilegal,
karena tidak memiliki dasar hukum dan melanggar Permendagri No. 12 Tahun 2017. Bahkan
menurut Pasal 90 ayat (2), UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
disebutkan :
“(2) dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat
3 (tahun) sejak Undang-undang ini diundangkan.”
Artinya Pemerintah Kota semarang masih memiliki banyak waktu untuk merencanakan dan
melaksanakan pembentukan UPTD PPA yang memenuhi persyaratan peraturan perundangan-
undangan, melindungi kepentingan korban serta melibatkan partisipasi perempuan penyintas,
forum anak, lembaga pendamping korban serta organisasi perempuan dan anak lainnya.

Selain itu Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Plt, Wali kota juga mengabaikan kelanjutan
nasib dan perlindungan hak-hak perempuan pembela HAM dalam hal ini para perempuan
pendamping korban kekerasan yang telah bekerja dan mengabdikan diri di PPT SERUNI dan PPT
Kecamatan untuk pemajuan HAM korban di Kota Semarang. Ini juga merupakan pelanggaran
terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 24 Tahun 2022, dimana dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah
dan lembaga penyedia layanan korban wajib melindungi hak-hak Pembela Hak Asasi Manusia
perempuan dan anak korban kekerasan yaitu para pendamping korban.

Plt. Walikota Semarang juga telah merusak demokratisasi penyelenggaraan perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Semarang serta menghapus sejarah PPT SERUNI
yang dibentuk atas prakarsa dan kerja kolaborasi bersama yang indah antara masyarakat dalam
hal ini LSM pendamping korban, organisasi sosial keagamaan, Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa
Tengah, akademisi (UNDIP, UNIKA, IAIN /UIN), praktisi hukum, Komnas Perempuan, dan
Pemerintah Kota semarang dalam suatu kegiatan TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender
Jawa Tengah pada tanggal 1 Maret 2005.


Kerja kolaborasi ini terus berkembang dengan sangat baik sampai pada Hari Internasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan tanggal 25 November 2009 dibentuklah 4 PPT di tingkat
kecamatan yaitu PPT Kecamatan Semarang Barat, Semarang Utara, Banyumanik, dan
Pedurungan dan sekarang telah terbentuk di semua kecamatan di Kota semarang.
Proses pembentukan UPTD PPA Kota Semarang semacam ini jelas tidak mewakili kepentingan
perempuan dan anak korban kekerasan dan terkesan hanya untuk mengejar kepentingan
tertentu di luar kepentingan untuk pemajuan HAM perempuan dan anak di Kota semarang.
Untuk itu, kami, Aliansi masyarakat sipil yang terdiri dari para korban, para penyintas, para
pembela HAM, dan lembaga pendamping korban menyatakan menolak segala bentuk
“politisasi” dan “penumbalan” kelembagaan HAM perempuan dan anak di Kota Semarang
untuk kepentingan selain kepentingan pemajuan hak asasi manusia. Untuk itu kami
menuntut kepada Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Plt. Wali kota Semarang untuk :

  1. Meninjau ulang konsep /perencanaan yang terkait dengan pembentukan UPTD PPA
    serta mendialogkan konsep atau perencanaan pembentukan UPTD PPA tersebut
    dengan lembaga pendamping korban, kelompok penyintas, forum anak, para pembela
    HAM perempuan dan anak, serta para organisasi anggota dan pendiri PPT SERUNI Kota
    Semarang agar konsep dan rencana pembentukan UPTD PPA benar-benar melindungi
    kepentingan perempuan dan anak korban kekerasan
  2. Melibatkan lembaga pendamping korban, kelompok penyintas, forum anak, para
    pembela HAM perempuan dan anak, serta para organisasi anggota dan pendiri PPT
    SERUNI Kota Semarang dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Walikota tentang
    Pembentukan UPTD PPA.
  3. Memastikan bahwa para petugas, pendamping, ASN, PNS, jabatan fungsional yang akan
    direkrut dalam UPTD PPA sudah memiliki perspektif HAM, perspektif korban, perspektif
    keadilan gender dan perspektif anak serta memiliki keterampilan dasar yang
    dibutuhkan sebagai syarat menjadi seorang pendamping perempuan dan anak korban.
    Sehingga tidak ada petugas yang melakukan diskriminasi, stigma, stereotipe dan
    menghukum korban berdasarkan pandangannya sendiri.
  4. Segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) layanan korban untuk UPTD PPA
    yang memiliki perspektif HAM, korban, keadilan gender dan anak serta perspektif
    perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan untuk menjadi
    pedoman pelayanan korban bagi petugas UPTD PPA Kota semarang
  5. Melindungi hak-hak Pembela HAM khususnya Pembela HAM Perempuan dan Anak
    dalam hal ini para pendamping, petugas atau pekerja di PPT SERUNI Kota Semarang dan
    di PPT Kecamatan terkait dengan masa depan statusnya, posisi dan jabatan, hak-hak
    normatif ketenagakerjaan dan sebagainya.
  6. Mempertahankan dan mengembangkan keterpadua layanan korban antara
    pemerintah, masyarakat, Aparat Penegak Hukum, akademisi, lembaga profesi, dan
    pemerintah kota smg

Semarang, 12 Desember 2022

Narahubung :

  1. Nur Laila (085740219881)
  2. Yuli Sulistyanto (081325997143)