Jakarta, 17 September 2019
Seluruh rakyat Indonesia mengapresiasi keputusan DPR RI yang menetapkan RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sebagai Prolegnas Prioritas pada 2016 dan sebagai RUU inisiatif DPR pada April 2017. Keputusan ini merupakan langkah maju untuk mengakhiri kekerasan seksual sekaligus melindungi semua warga negara tanpa kecuali, mulai dari anak-anak, perempuan, hingga laki-laki. Mengingat Indonesia sudah dalam kondisi darurat kekerasasan seksual. Dalam artian, resiko setiap warga negara mengalami kekerasan seksual terus meningkat.
Merujuk pada Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik tahun 2018, total kekerasan seksual yang terjadi sejak 2014 hingga 2017 sejumlah 21.310 kasus, dengan rata-rata terjadi 5327 kasus per tahunnya. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama BPS Tahun 2016, menemukan sebanyak 33,4 % perempuan Indonesia yang berusia 15 – 64 tahun mengalami kekerasan dan kekerasan seksual adalah kasus yang tertinggi yaitu 24,2%. Bahkan penelitian yang dilakukan FPL di tahun 2015–2016 di 20 Provinsi menemukan bahwa hanya 10-15 % pelaku kekerasan seksual yang dihukum pengadilan.
Para korban kekerasan seksual yang terus berjatuhan ini tentu membutuhkan akses pemulihan dari negara, penjeraan bagi pelaku, dan hukum acara penanganan kasus yang lebih berpihak pada kebutuhan korban. Namun, sangat disesalkan bahwa selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2016 hingga September 2019 (masa akhir periode DPR RI), belum ada kemajuan penting dalam pembahasan RUU P-KS. Panja RUU P-KS Komisi VIII terkesan mengulur-ulur waktu dan menghindari kewajiban sebagai wakil rakyat untuk segera membahas serta mengesahkan RUU yang menjadi inisiatifnya sendiri. Selama 3 tahun penundaan pembahasan di DPR, telah terjadi 16.943 kasus kekerasan seksual.
Hanya karena penyebaran rangkaian fitnah terhadap RUU P-KS dari para pihak yang tidak mengerti pentingnya RUU ini bagi korban, Panja RUU P-KS cenderung mengabaikan perintah konstitusi dimana negara harus hadir untuk melindungi setiap warga negara, termasuk dari kekerasan seksual. Padahal RUU P-KS ini menjadi sangat penting sekali, tidak hanya untuk melindungi hak-hak korban serta menghukum para pelakunya, tetapi juga untuk menegakkan harkat derajat kemanusiaan semua orang, mewujudkan keamanan, dan pembangunan yang berkeadilan bagi Indonesia. Sebagaimana pasal 28I ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.
Sudah banyak hasil penelitian objektif dan kesaksian yang diberikan para korban, bahwa tingginya resiko kekerasan seksual telah menghambat, membatasi serta merampas kebebasan dan hak-hak fundamental warga negara. Tidak main-main, para korban terhambat untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, serta hak-hak lain dalam rangka keberkelanjutan hidup yang layak. Sebagai warga negara, korban juga terhambat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sehingga tidak dapat menjadi ambil bagian sebagai sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana cita-cita Indonesia.
Tiga tahun tanpa kemajuan pembahasan RUU P-KS di DPR RI mendorong keprihatinan, serta menciptakan gelombang besar dukungan dari masyarakat sipil dan rakyat di seluruh Indonesia yang bersuara satu yaitu: mendukung pembahasan dan pengesahan RUU P-KS.
Kehadiran seluruh elemen masyarakat, pendamping korban, keluarga korban, serta para penyintas dari semua daerah pada aksi ini menjadi bukti betapa penting dan berartinya RUU P-KS bagi Indonesia agar negara mengambil langkah-langkah yang kuat untuk mewujudkan terobosan payung hukum bagi korban.
Perlu diperhatikan bersama bahwa payung hukum ini sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, juga seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia, yang mengutamakan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, toleransi, non-diskriminasi, dan anti kekerasan. Hal ini mengingat bahwa tidak ada agama dan kepercayaan manapun di dunia yang membenarkan terjadinya kekerasan terhadap siapapun, apalagi terhadap kaum yang lemah dan dilemahkan.
Masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) untuk RUU P-KS mendesak agar DPR RI khususnya Panja RUU P-KS Komisi VIII untuk :
1. Segera membahas RUU P-KS: (a) menyepakati judul dan sistematika, (b) mempertahankan 6 elemen kunci RUU P-KS yaitu 9 tindak pidana kekerasan seksual, pencegahan, pemulihan, hukum acara, ketentuan pidana, dan pemantauan.
2. Segera membentuk Tim Perumus RUU P-KS.
3. Membuka ruang dan pelibatan masyarakat selama proses pembahasan RUU PKS.
Narahubung ;
1. Veni Siregar (Forum Pengada Layanan), 083893445587
2. Neqy (Koalisi Ruang Publik Aman), 08128717702
3. Tunggal Pawestri (Individu), 08174962666
Lembaga Peserta Aksi:
1. Forum Pengada Layanan 2. API Kartini 3. Pekka 4. Jala PRT sayem 5. GMKI 6. HWDI 7. Persma /FPMJ 8. Jurnal Perempuan 9. KOWANI 10. KPBI 11. BEM FH UI 12. AJI 13. Kasbi 14. LBH APik 15. LBHM 16. Akara perempuan 17. ARI 18. PM 19. Wcc Jombang 20 Koalisi Perempuan Indonesi 21.JFDG / Lintas Feminis Jakarta 22. Wcc Pasundan Durebang 23. Institut Perempuan Bandung 24.Sapa Institut Bandung 25. LRC Kjham Semarang 26. savy amira Surabaya 27. LBH Apik Jakarta 28. Wcc Mawar Balqis, Cirebon 29. Peruati Jakarta 30. LBH apik semarang 31. LBH semarang 32. Kopri cabang PMII kota semarang 33.Komunitas perempuan dewi sinta 34. Komunitas perempuan harapan kita 35. SG sekartaji 36. KPI kota semarang 37. Yasanti 38. LPP sekar 39. LPSAP uin walisongo 40. P2W Fatayat NU Jateng 41. Jakerham 42. Hollaback! Jakarta 43. Jaringan AKSI Remaja Indonesia 44. Peruati priangan 45. Jaringan advokasi jabar 46. ILRC 47. Perempuan Mahardhika 48. Kalyanamitra 49. IFLC 50. Women Studies Centre (WSC) UIN SGD Bandung 51. LPIK UIN SGD Bandung 52. Komunitas Bale Istri – Bandung 53. Sekodi Bandung 54. Bale Laki-Laki Bandung 55. Mutti Institut – Bandung 56. Jaringan Perempuan Yogyakarta 57. PW Fatayat NU DIY 58. SINDIKASI 59.Aliansi Satu Visi 60.SAMI Institut Semarang 61. YAPESDI (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia) 62. Bale Istri Kab. Bandung 63. FAHMINA Cirebon 64. Bale Perempuan Bekasi 65. PerutPUAN Jakarta 66. AKANSI Jakarta 67. Lambu Ina, Sultra 68.Simponi 67. JKP3 68. Pedas Depok 69. Gerakan laki laki utk keadilan dan kesetaraan 70. LBH Jakarta 71. LBH Masyarakat