LRC-KJHAM
Organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999 sebagai respon terhadap buruknya derajat Hak Asasi Perempuan di indonesia
DetailLayanan LRC-KJHAM
1. Dampingan/Bantuan Hukum - Konsultasi Hukum 2. Konseling 3. Pemantauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
Kegiatan Komunitas Perempuan Dampingan LRC-KJHAM
Diskusi, Pelatihan, Audiensi dengan Pemerintah, Penguatan Perempuaan
Peraturan Perundangan
Peraturan, Undang-Undang Terkait Dengan Hukum Atas Keadilan Perempuan
Perpustakaan & Buku
Buku bacaan, Buku Terbitan LRC-KJHAM
Data Tahunan
Data Kasus yang Masuk di LRC-KJHAM di Setiap Tahunnya
Bincang Puan
Persoalan gender memang masih menjadi masalah yang krusial, karena berangkat dari konstruksi sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
Dampak bagi masyarakat adalah gagal mendefinisikan makna kekerasan terhadap perempuan yang hanya menyoal jenis kelamin. Tidak melihat bagaimana relasi kuasa dan ketimpangan gender yang melatarbelakanginya.
Tingginya angka kekerasan seksual, beragamnya modus dan tindakannya, namun lemah di dalam perlindungan dan pemenuhan hak korbannya.
” Kita harus terus berjuang bagi keadilan Perempuan. karena tidak ada Hak asasi Manusia, tanpa Hak Asasi Perempuan “
Nur Laila Hafidhoh, M.Pd
Direktur LRC KJHAM
Latest News
Penguatan Kapasitas Untuk Akses Layanan Keadilan Dan Perlindungan Perempuan di Desa Nglinggi, Kab Klaten
Klaten, 20 -21 Januari 2023Wahid Foundation berkolaborasi dengan LRC-KJHAM dan LBH Apik Semarang untuk…
Training Penguatan Kapasitas untuk akses layanan Keadilan dan perlindungan perempuan di Desa Jetis, Klaten
Klaten, 18-19 Januari 2023 Training Penguatan Kapasitas untuk akses layanan Keadilan dan perlindungan perempuan….
KASUS KEKERASAN SEKSUAL TIDAK BISA DIDAMAIKAN, KENAPA?
Ditulis Oleh : Nur Laila Hafidhoh (Direktur LRC-KJHAM) Kasus kekerasan seksual yang diselesaikan dengan…
SEKOLAH GENDER
Digagasnya Sekolah Gender ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang keadilan gender dan pemenuhan hak asasi perempuan sebagai perwujudan HAM dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dengan mendiskusikan materi seputar kasus-kasus diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di aspek lingkungan, budaya, hukum, politik, hingga ekonomi bersama narasumber yang ahli di bidangnya.
Direktur Lrc-Kjham
Nur Laila Hafidhoh, M.Pd
Direktur Tahun (2019 - Sekarang)Evarisan, S.H., M.H
Direktur Tahun (2009 - 2011)Fatkhurrozi, S.Pd.I
Direktur Tahun (2012 - 2015)Dian Puspitasari, S.H.
Direktur Tahun (2016 - 2018)
Artikel Menarik
Sejarah Penindasan dan Gerakan Perempuan
Pemantik: Umi Hanik Teori determinasi biologi. Teori ini menyebutkan apabila penindasan perempuan memang sudah bawaan biologis atau sejak lahir,…
2020Artikel Apply Now
RUU Ketahanan Keluarga ” RUU Halu, Halu Kesetaraan Perempuan”
Oleh: Pujiharti Romadhani (Saff Muda Divi INDOK) Rancangan Undang-Undang (RUU Ketahanan Keluarga tidak mempunyai keberpihakan pada isu Perlindungan Perempuan,…
2020Artikel Apply Now
Omnibus Law: Perbudakan Modern dan Kerentanan Pekerja Perempuan
Oleh: Pujiharti Romadhani (Staff Muda divisi Indok) Omnibus Law akhir-akhir ini menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan masyarakat…
2020Artikel Apply NowSAHKAN RUU P-KS
Kekerasan Seksual adalah Kejahatan Kemanusiaan. Pelaku kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasasi, mengontrol dan mendominasi terhadap korban. Dengan demikian, hukum kebiri tidak menyasar akar permasalahan kekerasan seksual. Solusinya ya, Pengesahan…
Nur Hasyim, MA
Dosen UIN Walisongo, Koordinator Nasional Aliansi Laki-Laki BaruRUU Penghapusan Kekerasan Seksual, merupakan RUU yang dapat menghapuskan Kekerasan Seksual. Dimana ada 6 elemen kunci (Pencegahan, 9 Bentuk Tindak Pidana, Sanksi/Pidana, Hukum Acara Khusus, Hak Korban (Pemulihan), Pemantauan). Enam elemen kunci adalah elemen…
Siti Aminah Tardi
Komisioner Komnas Perempuan 2020-2024Mauris tempor tincidunt dolor, vel tristique enim. Pellentesque vulputate tincidunt elit. Morbi ac lorem at nulla cursus aliquam aliquam ut lectus. Praesent iaculis mollis pellentesque. Sed bibendum lobortis nisi sit amet hendrerit.
Martin Horo
Some Company NameSaya menegaskan bahwa sesungguhnya seluruh upaya kita untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Pertama, dia berbasis pada kebutuhan korban. Kedua, dia adalah sebuah tanggungjawab kita untuk memastikan keadilan dan kesetaraan itu betul…
