JARINGAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK ADVOKASI RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
PRIORITASKAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) 2021
Perjalanan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sudah terkatung- katung hampir lima tahun sejak masuk Prioritas Prolegnas Tahun 2016-2019 dan masuk kembali menjadi Prioritas Prolegnas DPR RI 2020-2024. Namun pada 2 Juli 2020, Badan Legislasi DPR RI mengeluarkan RUU PKS dari dari Prolegnas Prioritas 2020 berdasarkan keputusan Komisi VIII DPR RI selaku pembahas RUU P-KS selama ini. Sehingga proses advokasi dan pengawalan RUU P-KS ini harus dimulai lagi agar RUU ini masuk kembali ke dalam daftar Prioritas Prolegnas Tahun 2021.
Keputusan DPR menuai reaksi kekecewaan dari korban, keluarga korban, pendamping dan masyarakat pemerhati hak-hak perempuan korban kekerasan seksual.Karena RUU P-KS menjadi harapan yang tertinggi dari masyarakat agar menjadi solusi dari persoalan kekerasan seksual yang selama ini terus terjadi dan membuat setiap orang berpotensi menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual.
Hal lain yang membuat RUU P-KS mendesak untuk segera diproses dan disahkan adalah meningkatnya data kasus kekerasan seksual di Indonesia. Data Komnas Perempuan mencatat 406,178 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2019, dimana kasus Kekerasan Seksual di ranah publik 2521 kasus dan di ranah privat 2988 kasus. Kekerasan seksual juga di alami oleh perempuan dengan disabilitas, anak, lansia dan perempuan dengan HIV/AIDS. Data Forum Pengada Layanan (FPL) tahun 2020 yang dihimpun dari 25 organisai lembaga layanan, menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat 340 kasus kekerasan seksual.
Hari ini kekerasan seksual juga semakin beragam modusnya, sehingga kebijakan dan aturan hukum yang ada saat ini tidak mampu menjawab dan memenuhi rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dampaknya 10 % kasus kekerasan seksual tidak bisa diproses hukum. Sembilan bentuk kekerasan seksual belum semuanya dikenali dalam KUHP dan UU lainnya. KUHAP belum mengatur secara khusus hak perlindungan korban dan pembuktian masih menjadi beban korban yang telah terpuruk karena tindakan kekerasan yang dialami. Praktik budaya dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual yang berdampak pada reviktimisasi korban dan melangengkan praktik kekerasan seksual masih terjadi di Indonesia (seperti Papua, NTT dan Sulawesi). Kondisi ini tidak dapat di ubah jika kebijakan nasional tidak mengintervensi.
Untuk mendorong pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, pemulihan, dan penanganan, kami mendorong DPR RI untuk membahas RUU P-KS agar kembali menjadi Undang-Undang prioritas pada PROLEGNAS 2021 yang harus di bahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 9 Oktober 2020 mendatang.
Untuk itu Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU P-KS :
- Mendorong Pimpinan Badan Legislasi DPR RI untuk berkomitmen penuh mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dengan memasukkan kembali RUU P-KS dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
- Untuk memastikan optimalisasi RUU P-KS segera dibahas dan disahkan, maka masyarakat sipil mendorong Ketua dan pimpinan DPR-RI memutuskan dan memastikan pembahasan RUU P-KS dilakukan di Baleg DPR RI.
- Menuntut DPR-RI untuk memastikan RUU P-KS mengakomodir 6 elemen kunci dalam substansi : (1) Melindungi hak-hak korban untuk mengakses keadilan sehingga mendapatkan proses peradilan yang berkeadilan; (2) Mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban serta pemidanaan pelaku; (3) Memberikan kepastian hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual: pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual; (4) Mencakup juga pemidanaan khusus bagi pelaku korporasi, pelaku yang menghambat, bertindak lalai menjalankan kewajiban untuk penanganan kasus kekerasan seksual, serta sanksi administratifnya; (5) Memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan seksual; (6) Menegaskan pengaturan layanan pemerintah maupun layanan negara yang sinergi dengan masyarakat dan LSM sebagai upaya pemulihan korban.
- Mendesakkan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU P-KS secara transparan, partisipatif dan inklusif dengan membuka akses diskusi, memberikan ruang bagi kelompok masyarakat sipil dan korban kekerasan seksual dari kelompok marjinal untuk memberikan masukannya.
- Menuntut kepada Pemerintah RI dan DPR RI melakukan kerja-kerja kolaboratif dan koordinatif dengan masyarakat sipil untuk mengawal substansi RUU P-KS yang mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan seksual, serta mensosialisasikan pentingnya RUU P-KS untuk perlindungan korban agar masyarakat bersama-sama mendukung pembahasan RUU P-KS.
- Menghimbau kepada berbagai elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi kerja mengawal proses pembahasan RUU PKS di DPR RI juga melakukan dialog-dialog terbuka untuk mendukung perjuangan RUU P-KS menjadi kebijakan substantif.
Jakarta, 1 Oktober 2020
Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Lembaga
- Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian dan Keadilan Gender (AIPeKaJe)
- AMAN Indonesia
- Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Sumatera Utara
- Asosiasi APIK
- Asosiasi Seni Kreasi Perempuan/ PWAG Indonesia
- AUDISI (Advokasi Inklusi Disabilitas)
- Biro Hukum, Perempuan dan Anak – Negeriku Indonesia Jaya (BHPA NINJA)
- Biro Perempuan dan Anak – PGI
- CEDAW Working Group Indonesia (CWGI)
- Cakra Wikara Indonesia
- Damar Lampung
- DPP GMNI
- Forum Pengada Layanan
- GASIRA MALUKU
- Girl Ambassador for Peace Lamongan
- Hapsari Medan
- Hope Helps Network
- HWDI Nasional
- HWDI DKI Jakarta
- Rifka Annisa Jogjakarta
- ICRP
- ILFC
- INAATA Mutiara, Maluku
- INFID
- Institut Kapal Perempuan
- Institut Perempuan
- Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI)
- JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama) – Bandung
- JALA PRT
- Jari Bandung
- Jaringan Perempuan Interfaith untuk Kesetaraan, Keadilan dan Perdamaian
- Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3)
- Kalyanamitra
- Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB)
- KePPaK Perempuan (Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)
- Koalisi Perempuan Indonesia
- Komunitas Pelangi Kalimantan Selatan
- KOPRI PB PMII
- KPKPST
- Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores NTT
- KPuK (Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan), Malang
- Lambu Ina Kabupaten Muna
- LAPAN Maluku
- LBH APIK Aceh
- LBH APIK Bali
- LBH APIK Banten
- LBH APIK Jakarta
- LBH APIK Jakarta
- LBH APIK Makasar
- LBH APIK Pontianak
- LBH Keadilan Tanggerang
- Lensa Sukabumi
- LP3A PAPUA
- LPP SEKAR Jepara
- LRC KJHAM Jawa Tengah
- MaPPI FH UI
- Pasah Kahanjak Consultant & Law Office
- Peace Leader Indonesia
- PEREMPUAN AMAN
- Perempuan Mahardhika
- Perhimpunan Jiwa Sehat
- Perkumpulan Pendidikan Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M)
- Peruati Kalimantan Selatan
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
- Puan Amal Hayati, Cipasung
- Rumah Faye
- Rumpun Gema Perempuan
- Sahabat Perempuan Magelang
- Sapa Institut Bandung
- SAPDA, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Savy Amira, Surabaya
- SBMI Karawang
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
- Solidaritas Perempuan
- Solidaritas Perempuan Kinasih
- Spek HAM Solo
- SPI Labuan Batu
- SSP Soe TTS NTT
- Swara Parangpuan, Manado
- UPIPA Wonosobo
- WCC Bali
- WCC Bengkulu
- WCC Dian Mutiara Malang
- WCC Jombang
- WCC Mawar Balqis Cirebon
- WCC Nurani Perempuan Padang
- WCC Palembang
- WCC Pasundan Durebang
- YABIKU
- Rapat Perempuan Kupang
- Yapesdi
- YAPPIKA
- Yayasan Ciqal, Jogjakarta
- Yayasan Embun Pelangi, Batam
- Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
- Yayasan Lambuina, Sulawesi Tenggara
- Yayasan Pulih
- Yayasan PUPA Bengkulu
- Yayasan Rahim Bumi, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
- Yayasan Srikandi Sejati
- YLBHI
- PP Fatayat NU
- Puan Mahakam, Kalimantan Timur
- KWI dan Komisi Keadilan Migran
- Gembala Baik
- Parinama Astha
Individu
- Sjamsiah Achmad
- Lies Soegondo
- Ninik Rahayu
- Vitria Lazzarini
- Pratiwi Febry
- Sri Lestari
- Sr Irene Handayani, OSU
- Sr Amanda
Narahubung
Fathurozi +6281325693404
Venni Siregar +6283893445587
Khotimun Susanti +6281212210141
Rena Herdiyani +628129820
Mike Verawati +6281332929509