Semarang, 10 Januari 2020
Dengan mengusung tema masa depan demokrasi dan politik lingkungan diskusi mengarah kepada penyelesaian konsep politik hijau. Selama 20 tahun terakhir keadaan bencana alam di Indonesia yang berjenis hidrometeorologis semakin meresahkan kehidupan masyarakat. Bencana ekologis terjadi di alam raya ini menurut kacamata pengamat lingkungan berawal dari kesalahan negara dalam menempatkan dua hal imperatif yakni daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam berbagai keadaan bermula dari ketimpangan, konflik agraria, kriminalisasi dan krisis iklim menjadi bahan yang patut diperbincangkan akibat kegagalam paradigma pembangunan dan ekologi global. Keburukan yang terjadi di negara kita yakni tidak mau mengakui kegagalan yang terjadi itu akibat perilaku perdagangan pemimpin negara yang berdampak kepada masyarakat. Maka dari itu, politik hijau layaknya menjadi yang utama dalampembahasan perpolitikan di Indonesia. Dalam meninjau persoalan lingkungan terdapat persoalan ekonomi dan politik yang melingkupinya seperti krisis iklim. Demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini terlihat semakin menguatkan politik identitas seharusnya diimbangi dengan isu lingkungan yang berdampak kepada keseluruhan masyarakat.Namun, ketika masyarakat menyuarakan persoalan lingkungan yang terjadi adalah kriminalisasi. Pada dasarnya demokrasi yang mampu membuat jalan menyuarakan isu lingkungan tetapi kenyataannya ketika sebuah partai dalam visi dan misinya mencantumkan pergerakan lingkungan pada realisasinya tidak menghasilkan sebuah pergerakan dan lebih parahnya dukungan isu lingkungan tetap digalakkan namun jika terdapat perusahaan swasta dagang mengekspolitasi alam secara berlebihan namun menguntungkan pihaknya tetap disuarakan walaupun itu berdampak buruk terhadap lingkungan. Akibatnya, Indonesia menjadi negara yang tidak percaya terhadap perubahan iklim dikarenakan literasinya rendah dan hanya menyudutkan kepada takdir semata. Padahal masyarakat membutuhkan konsolidasi seluruh elemen gerakan, mengubah sistem politik yang terkhusus pada UU Pemilu, Partai Politik dan Pendidikan Politik.
Demokrasi berbicara mengenai kepentingan bersama masyarakat dalam sebuah negara. Ketika individu menginginkan politik hijau itu bergerak sebelumnya Hak Asasi Manusia dalam sebuah negara tidak terpenuhi, tidak akan terselesaikan. Persoalan dampak lingkungan tidak terwujud langsung namun memiliki proses penyadaran yang panjang. Kebiasaan buruk masyarakat membersihkan selokan hanya ketika banjir itu terjadi akibatnya ketika hujan deras datang genangan bahkan air bah langsung memasuki areal pemukiman warga menyebabkan kerugian besar. Konsep modernisasi ekologi dalam lingkungan hidup melakukan tebang pilih dibolehkan asal dilakukan dengan hati-hati dengan memberikan penyelesaian penghematan energi dan penciptaan teknologi hemat energi.
Sebagai masyarakat yang sadar akan lingkungan perilaku yang pantas kita lakukan dengan cara memviralkan dan mengajak seluruh elemen masyarakat terutama pemangku kekuasaan untuk terus mendukung dan membenahi segala kebijakan dalam pemerintahan terkait lingkungan. Persoalan lingkungan tidak akan terbenahi ketika sebuah sikap sadar lingkungan dilakukan segelintir orang tetapi membutuhkan sebuah gerakan komunal. Kesadaran lingkungan perlu dilakukan sejak usia anak melalui bantuan orang tua mengajak anak berdaya kritis. Politik hijau lingkungan layaknya menjadi preferensi dalam politik tetapi kenyataannya hanya menghasilkan sebesar 2 % saja.
Penulis : Anggita dan Vita (Magang di Lrc-Kjham)